Open Kolaborasi
Hubungi Kontak Kami
untuk Media Partner dan Publikasi.
Sosialisasi KTA Pramuka yang digagas Kwartir Nasional (Kwarnas) di Kwartir Cabang (Kwarcab) Luwu Timur pada 20 Mei lalu, seharusnya menjadi angin segar bagi penataan data anggota. Namun, harapan akan sistem yang lebih ringkas justru berbenturan dengan mekanisme yang dinilai terlalu panjang dan memusingkan.
Setiap anggota diwajibkan membayar Rp15.000 untuk pengadaan KTA. Dari jumlah tersebut, Rp1.500 akan didistribusikan kembali ke berbagai tingkatan kwartir (gugusdepan, ranting, cabang, dan daerah). Prosedur pendaftaran pun cukup panjang: dimulai dari registrasi via WhatsApp, dilanjutkan pengambilan data dan foto oleh PT. Rin (mitra Kwarnas), proses cetak KTA di Kwarnas, hingga distribusi kembali ke Kwarcab. Ironisnya, setelah KTA Pramuka diterima, anggota masih harus mendaftar ulang melalui aplikasi Ayopramuka.
“Harus daftar lewat WhatsApp, lalu difoto, kemudian tunggu KTA datang, dan setelah itu daftar lagi di aplikasi Ayopramuka. Ini seperti berputar-putar. Padahal tujuannya ingin menyederhanakan sistem keanggotaan,” keluh seorang andalan cabang Luwu Timur yang enggan disebutkan namanya.
Selain proses yang rumit, skema pembagian dana KTA juga menjadi sorotan tajam. Banyak pihak mempertanyakan urgensi biaya sebesar Rp15.000 yang dibebankan kepada anggota, terutama bagi pelajar dan masyarakat kurang mampu. Ditambah lagi, pengembalian dana sebesar Rp1.500 dinilai terlalu kecil dibandingkan beban yang ditanggung anggota.
“Anggaran yang kembali juga hanya sebesar Rp1.500, buat apa? Padahal mekanisme Kwartir Daerah Sulawesi Selatan kemarin sudah jauh lebih efektif dan efisien, tanpa membebankan biaya,” tambah sumber tersebut, membandingkan dengan sistem yang sebelumnya dinilai lebih baik.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana dari program KTA. Kekhawatiran akan potensi beban finansial yang memberatkan anggota, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, menjadi alasan utama munculnya polemik ini.
Polemik KTA Pramuka di Luwu Timur ini sejatinya dapat menjadi momentum untuk perbaikan sistem yang lebih holistik dan berpihak pada anggota. Berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:
Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, Gerakan Pramuka dapat membangun sistem keanggotaan yang benar-benar efisien, transparan, dan mendukung semangat kebersamaan serta pengabdian yang menjadi inti dari Gerakan Pramuka. Apakah Kwarnas siap berbenah demi Pramuka yang lebih baik?
Sumber Berita : merekamindonesia.com
Salam Pramuka
salam pramuka, saya pun berfikir demikian. sistem itu memangkas sebuah proses, tidak malah memperpanjangnya. semoga gerakan pramuka eksis slalu di era digitalisasi 5.0