Open Kolaborasi
Hubungi Kontak Kami
untuk Media Partner dan Publikasi.
Forum Penegak/Pandega Kawasan Asia Pasifik yang berlangsung 9 Oktober 2025 di Taiwan telah memilih 8 peserta sebagai pengurus Regional Youth Representatives (Dewan Kerja) periode 2025-2028. Mereka berasal dari Taiwan, Hong Kong, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, India, dan Nepal.
Pimpinan Kwarnas Gerakan Pramuka tidak mengirim calonnya untuk menjadi pengurus di forum (musyawarah) Dewan Kerja Asia Pasifik tersebut. Ketua Dewan Kerja Nasional (DKN) Raihan Muhammad Sujaya yang hadir di forum itu hanya sebagai peserta dan tak dapat dipilih karena tidak mendapat izin dari Kwarnas.
Pimpinan Kwarnas Hambat Aspirasi Penegak-Pandega di Forum Internasional
Kebijakan petinggi Kwarnas ini sangat disayangkan karena memadamkan aspirasi penegak/pandega (T/D) Dewan Kerja di Tanah Air untuk berperan serta di kawasan Asia Pasifik. Padahal, jumlah T/D Indonesia adalah mayoritas di Asia Pasifik. Lebih dari itu, Dewan Kerja merupakan salah satu wadah pembinaan bidang kepemimpinan bagi T/D.
Dewan Kerja Penegak/Pandega Asia Pasifik (Regional Youth Representatives/RYR) mulai resmi terbentuk pada tahun 2012. Pembentukan ini merupakan bagian dari komitmen World Organization of the Scout Movement (WOSM) untuk memperkuat Youth Involvement (keterlibatan pemuda) dalam struktur kepemimpinan dan pengambilan keputusan di tingkat regional.
Ada tiga tujuan pembentukan RYR, yaitu memberikan ruang bagi suara pemuda untuk berkontribusi langsung dalam kebijakan dan program regional; mewujudkan prinsip “Youth Leading Youth” dalam struktur kepramukaan internasional; dan enyiapkan kader pemimpin muda di tingkat Asia-Pasifik.
Tugas pokok RYR APR adalah: (1) Mewakili suara pemuda di forum regional; (2) – Berpartisipasi dalam Asia-Pacific Regional Scout Committee; dan (3) Mendukung program Youth Forum dan kegiatan kepramukaan lainnya.
Indonesia patut berbangga, karena Ketua Kwarnas Kak Sultan Hamengkubuwono IX telah membentuk Dewan Kerja pada awal 1970-an. Jadi 40 tahun sebelum WOSM/APR membentuk RYR, kakak-kakak pendiri Gerakan Pramuka itu sudah berpikir ke depan untuk menyiapkan kader pimpinan Kwartir melalui DK.
Sejak tahun 1970-an, Dewan Kerja yang merupakan salah satu wadah pembinaan pramuka penegak dan pandega telah ada di setiap kwartir (ranting sampai dengan nasional). Ketua dan wakil ketua DK adalah ex officio andalan/pengurus di Kwartir.
Di sela-sela tugasnya sebagai pelajar/mahasiswa atau pegawai/karyawan, adik-adik DK mengemudikan organisasi, menyampaikan aspirasi T/D di wilayahnya, serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Semua itu dilakukan sebagai bagian dari pendidikan/pembinaan, sekaligus pengabdian. Adik-adik pengurus DK itu tidak diberi gaji bulanan, seperti layaknya staf Kwartir.
Peran orang dewasa (pimpinan dan andalan Kwartir) adalah tut wuri handayani bagi Dewan Kerja di kwartirnya. “Dari, oleh dan untuk penegak-pandega di bawah bimbingan orang dewasa,” menjadi prinsip pembinaan T/D. Relasi hubungannya adalah Kakak-Adik, bukan atasan-bawahan atau komandan-anak buah atau Ayahanda-anak.
Sangat disayangkan bahwa sejak beberapa tahun ini, pimpinan Kwarnas memfungsikan adik-adik DKN sebagai “staf Kwarnas”. Adik-adik kita yang berasal dari luar Jabodetabek mendapat rumah dinas di Cibubur, sehari-harinya berkantor di Gambir dan menerima “uang bulanan.”
Jika pimpinan Kwarnas ingin mengubah peran dan fungsi Dewan Kerja, selayaknya dilakukan penelitian mendalam yang melibatkan kakak-kakak pelatih (Pusdiklat). Jangan sampai praktik di tingkat nasional, ditiru di daerah dan cabang.
Satu hal lagi yang perlu menjadi sorotan. Pada World Scout Moot Juli 2025 di Portugal, pimpinan Kwarnas juga membatalkan keikutsertaan puluhan penegak/ pandega Indonesia yang telah mendaftar. Alasannya untuk mengikuti program efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah. Padahal tidak ada dana Kwarnas yang keluar, karena peserta dibiayai oleh daerah, kwartir dan pihak lainnya. World Scout Moot yang diadakan setiap 4 tahun sekali merupakan jambore-nya penegak/pandega.
Dari rangkaian peristiwa ini, kita bisa menilai sejumlah keputusan pimpinan Kwarnas diambil sepihak, tanpa komunikasi dengan pimpinan Kwarda, kakak pelatih di Pusdiklatnas dan tidak mendengar aspirasi pimpinan DKN dan DKD seluruh Indonesia.
Keputusan sepihak itu ahistoris, tidak selaras dengan metode pendidikan kepramukaan dan memadamkan aspirasi peserta didik. Padahal, para pendiri Gerakan Pramuka dan pimpinan Kwarnas periode-periode sebelumnya selalu mendorong partisipasi penegak/pandega dalam kegiatan internasional untuk membekali mereka sebagai calon pimpinan di tingkat nasional dan global.
Kakak-kakak pimpinan Kwarda, pelatih dan semua pemangku kepentingan perlu berani mengingatkan kebijakan pimpinan Kwarnas yang salah arah dan menyimpang dari prinsip dasar pendidikan kepramukaan.
Salam Pramuka
Untung Widyanto (jurnalis dan ketua DKD Penegak/Pandega DKI Jakarta periode 1990-1992).
